Menurut seorang pekerja di sebuah art shop lukisan, mengatakan lukisan anatomi tubuh seperti ini yang kini diminati wisatawan. Lukisan anatomi tubuh seperti ini dapat dikatakan tren lukisan sekarang. Walaupun banyak art shop yang menyiapkan lukisan anatomi tubuh ini, namun lukisan anatomi tubuh bukan berarti lukisan yang laris terjual. Walaupun ada yang menyukai lukisan anatomi tubuh, namun lukisan lain yang salah satunya adalah lukisan abstrak, juga sering kali diminati wisatawan., yang terletak di seputaran Kuta. Wisatawan memiliki nilai seni berbeda, maka berbeda pula lukisan yang diminati wisatawan.

Dari berbagai lukisan anatomi tubuh yang diproduksi, kebanyakan merupakan anatomi tubuh wanita. Lukisan yang memiliki nilai jual sampai jutaan rupiah ini terkadang menurut orang yang tidak mengerti seni, dinilai sangatlah vulgar. Menurut salah seorang pemilik art shop, lukisan seperti ini peminatnya cenderung wisatawan yang tergolong berusia masih muda. Mungkin karena pengaruh jiwa muda. Lukisan anatomi tubuh memang kebanyakan terkesan seksi dan vulgar, namun lukisan ini juga memiliki nilai seni.

Festival Chili merupakan salah satu upaya konservasi budaya dalam hal culture yang dilakukan Bali Safari dan Marine Park secara reguler. Kali ini acara yang diselenggarakan merupakan yang ketiga setelah rutin diselenggarakan sejak tahun 2009. Chili Festival kali ini dibuka oleh Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, didampingi oleh General Manajer Bali Safari dan Marine Park, Hans Manansang, serta Pimpinan Kelompok Media Bali Post Satria Naradha.

Festival Chili yang diselenggarakan menyajikan sebanyak 300 jenis sambal yang tersebar di seluruh daerah di kabupaten yang ada di Bali. Festival yang diselenggarakan hingga satu bulan penuh ini, sekaligus sebagai daya tarik wisatawan yalig berkunjung ke Bali Safari dan Marine Park.

BKOW Bali
Sementara itu, Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Bali berpartisipasi pada Chili Fertival Bali Safari alias Festival Sambal Bali. Di antara 360 peserta yang ambil bagian, lima delegasi berasal dan BKOW Bali, yang diwakili Gatriwara (dari ibu ibu Legislatif/DPRD Bali), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Bali, Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) PWKI dan PWKI.
Ketua BKOW Bali, A.A.A. Ngr. Tini Rusmini Gorda, S.H. M.M. Gatriwara menerangkan Gatriwara Bali membuatt sambal kulit jeruk. IWAPI sambal kecombrang alias sambal kecicang/bongkot, WHDI sambal matah variasi, WKRI sambal mangga, dan PWKI sambal dabu dabu.

Kalau pada saat Nyepi kita juga melaksanakan puasa, Secara otomatis kita akan lebih mudah melaksanakan amati gni karena pada saat itu kita tidak memasak. Kita tidak mempersiapkan hidangan (amati karya), otomatis kita tidak keluar rumah untuk berbelanja misalnya (amati lelungan) lebih-lebih kalau kita tidak menikmati hidangan yang enak, kita sudah melaksanakan amati lelanguan.

Yang terpenting dari pelaksanaan Nyepi adalah Catur Brata Nyepi. Percuma saja kita berpuasa, tetapi kita menyalakan api, bepergian, atau mengerjakan sesuatu yang tidak perlu bahkan asyik ngerumpi. Sebaiknya Brata Nyepi dibarengi dengan olah batin dan perenungan.
Pada siang hari mungkin bisa membaca sastra suci tentang tutur suci atau purana. Sore harinya diisi dengan diskusi agama dan pada malam harinya bisa melaksanakan kegiatan sambang samadhi atau meditasi, yaitu merenungkan apa yang telah kita perbuat, apa yang akan kita perbuat, serta mengevaluasi apa yang telah kita capai. Selanjutnya perenungan diarahkan menuju perenungan akan jati diri kita yang sebenarnya.

Setiap usaha di sektor pariwisata perlu didukung standar tarif. Seperti di BPW, banyak BPW nakal yang memainkan tarif untuk meraup orderan. Praktik banting tarif ini dilakukan karena pengaruh persaingan yang tidak sehat. Praktik banting tarif sebenarnya merupakan langkah bunuh diri. BPW yang memberikan tarif murah, mereka akan merasakan kerugian. Hotel menaikkan tarif kamar sewajarnya BPW melakukan penyesuaian tarif dan bukan banting tarif. Praktik banting tarif ini umum dilakukan BPW yang tidak mengantongi izin. BPW ilegal melakukan banting tarif mungkin ingin memenangkan persaingan. Ini tentunya merugikan BPW yang selama ini telah mengantongi izin.

Untuk mengatasi permainan tarif tersebut diperlukan campur tangan pemerintah. Pemerintah di antaranya bisa saja melakukan penyeragaman tarif BPW dalam rangkaian standardisasi tarif pariwisata. Selain itu, pemerintah dalam penetapan tarif standar ini mesti berdasarkan hitungan ekonomi. Bisnis BPW tentunya memperhitungkan persentase keuntungan, pajak dan biaya operasional lainnya. Penetapan standar tarif ini perlu dipastikan tidak membuat BPW merugi melainkan bisa menjamin keberlangsungan usaha BPW.

Selain itu, perlu adanya payung hukum untuk menangani pelaku pariwisata khususnya BPW nakal yang melakukan banting tarif. Sementara itu, kawasan pariwisata di luar Bali belum ada yang menerapkan standardisasi tarif pariwisata. Bila disetujui, Bali yang mengawali penerapan perda standardisasi tarif pariwisata tersebut. Penerapan tarif standar BPW dari pemerintah ini perlu mendapatkan kontrol dari Asita.

Sementara itu, BPW kebanyakan sibuk dengan kegiatan usaha BPW tidak mungkin mengurusi upaya penyeragaman tarif. Melalui standardisasi penerapan tarif pariwisata yang ditetapkan pemerintah akan memudahkan BPW dalam berbisnis.

Saat ini memang tidak seberapa ramainya dibanding dengan jika musim libur. Kendati demikian, rata-rata 500 orang wisatawan per hari pasti menikmati jinaknya kera-kera di objek ini. Kunjungan wisatawan di Monkey Forest nyaris tidak pernah sepi. Hanya saja, jumlahnya yang berfluktuasi sesuai dengan kondisi hari libur atau hari raya besar lainnya. Mengingat, selama ini Monkey Forest tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, tetapi juga wisatawan domestik yang berasal dari seluruh kota besar yang ada di luar Bali yang sedang berlibur di daerah ini. Makanya, jika hari libur besar, jumlah pengunjung pasti membludak. Di bulan Desember karena hari Natal dan Tahun Baru, diyakini wisatawan mancanegara maupun domestik akan ramai mengunjungi Monkey Forest.

Berkat jinaknya kera-kera, wisatawan sangat menyukai objek ini. Adapun wisatawan yang mengunjungi objek wisata ini adalah wisatawan asal negara Asia seperti Cina, Hongkong, Taiwan dan lainnya cukup ramai mengunjungi Ubud. Para wisatawan ini sebelum mengunjungi Pasar Ubud, diawali dengan mengunjungi Monkey Forest. Dari informasi, jumlah kera yang ada di kawasan hutan yang luasnya sekitar 2 hektar tersebut, kini terus semakin bertambah. Dari jumlah kera yang ada itu, dikategorikan tidak nakal, yang membuat wisatawan bisa mencengkerama dengan kera sambil memberi makan pisang. Karena dikelola oleh desa pakraman, hutan yang ada di kawasan tersebut masih asri dengan berbagai pohon langkanya.

Dari hasil survai yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Bali, dari 10 kendaraan sewa/angkutan pariwisata yang disidak hampir 6 kendaraan di antaranya tidak mengantongi izin. Kendaraan sewa dan angkutan pariwisata yang tidak mengantongi izin termasuk kendaraan operasional hotel dan vila yang digunakan untuk mengantar wisatawan.

Pengoperasian angkutan pariwisata dan kendaraan sewa tersebut, memang mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Hanya saja, pengoperasian angkutan pariwisata dan kendaraan sewa ini mesti tetap memperhatikan legalitas usaha. Selain itu, keberadaan angkutan pariwisata dan kendaraan sewa ilegal ini sudah mulai menjamur. Ini akan berdampak terhadap kualitas layanan transportasi bagi wisatawan di Bali.

Dishub berharap, kecelakaan yang terjadi pada era tahun 1991 tidak terulang kembali. Insiden kecelakaan tersebut terjadi pada armada bus pariwisata yang mengangkut wisatawan yang bertujuan tour ke objek wisata Kintamani. Kecelakaan yang menimpa wisatawan saat kegiatan tour tersebut sangat berdampak negatif pada citra pariwisata Bali.

Saat ini, insiden kecelakaan yang menimpa wisatawan bisa diantisipasi dengan penyediaan armada angkutan pariwisata dan kendaraan sewa yang memadai. Armada angkutan pariwisata di Bali juga wajib dilengkapi dengan izin yang lengkap. Apabila melayani kegiatan tour wisatawan, pengelola armada angkutan pariwisata dan kendaraan sewa mesti memberikan jaminan keamanan dan jaminan asuransi ketika terjadi kecelakaan.

Wisatawan tentunya juga berharap ketika berlibur di Bali, mereka bisa mendapatkan layanan jasa transportasi terbaik dari pelaku pariwisata. Jangan sampai hotel sudah bintang lima tetapi kualitas angkutan pariwisata dan kendaraan sewa di Bali masih jauh dari bintang lima. Selain itu, angkutan pariwisata dan kendaraan sewa yang selama ini belum mengantongi izin akan dilegalkan. Ini termasuk angkutan pariwisata dan kendaraan sewa yang selama ini ilegal bisa melengkapi diri dengan asuransi melalui Jasa Raharja.

Dishub akan mengontrol jumlah angkutan pariwisata dan kendaraan sewa di Bali. Ini termasuk mengevaluasi tingkat kebutuhan angkutan wisata di Bali. Dishub Bali akan mendata dan mengevaluasi jumlah armada angkutan pariwisata dan kendaraan sewa di Bali bersama Polda, Jasa Raharja, Organda dan Pawiba.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Ditjen Angkutan Darat telah menyediakan kuota perizinan untuk armada angkutan pariwisata dan kendaraan sewa di Bali. Dishub tentunya juga perlu menghitung jumlah kebutuhan penambahan armada angkutan pariwisata dan sewa di Bali.

Penghitungan kebutuhan armada angkutan pariwisata dan kendaraan sewa ini untuk memberikan kepastian dunia usaha bagi masyarakat termasuk pengelola hotel/vila untuk mengurus izin angkutan pariwisata/kendaraan sewa bagi kendaraan yang dioperasionalkan.

Total pramuwisata berlisensi yang tercatat di HPI Bali mencapai 8.000 orang, sementara yang aktif hanya berkisar 5.000 orang. Pramuwisata yang aktif ini sangat mengeluhkan keberadaan pramuwisata ilegal yang saat ini masih banyak beroperasi di Bali. Pramuwisata ilegal ini kerapkali ditemui pramuwisata HPI yang aktif mengantar tour wisatawan. Pramuwisata ilegal yang banyak ditemui mengantar wisatawan ini lebih banyak pramuwisata dengan bahasa Mandarin atau bahasa Korea.

HPI sangat menyesalkan Biro Perjalanan Wisata (BPW) pasar Cina dan BPW pasar Korea di Bali yang masih menggunakan pramuwisata ilegal. HPI meminta Pemerintah Propinsi Bali melalui Dinas Pariwisata (Disparda) Bali untuk melakukan upaya-upaya penertiban terhadap guide ilegal di Bali tersebut. Keberadaan pramuwisata ilegal ini menimbulkan kesenjangan sosial antara pramuwisata yang selama ini sudah mengantongi izin resmi. Di satu sisi banyak pramuwisata yang berlisensi yang tidak mengantar wisatawan, di sisi lain pramuwisata ilegal ini dengan sangat nyaman melakukan aksinya mengantar tour wisatawan. Ini menunjukkan kurangnya kontrol pemerintah terhadap pramuwisata ilegal yang mengantar tour wisatawan di Bali.

Sementara itu, diprediksi BPW pasar Korea dan BPW Pasar Cina di Bali ini menggunakna pramuwisata ilegal untuk memudahkan mengantur pramuwisata tersebut. Ini termasuk kemungkinan munculnya kembali praktek jual-beli kepala (JBK). HPI sudah sering menerima laporan dari anggota terkait maraknya praktek pramuwisata ilegal. Ini mungkin bagian trik dari BPW nakal di Bali untuk menjual Bali secara murah melalui praktik JBK.

HPI minta kepada Disparda Bali, melibatkan perwakilan dari Asita dan HPI dalam kegiatan penertiban pramuwisata ilegal di Bali. Yang mengetahui keberadaan pramuwisata ilegal dan pramuwisata ilegal digunakan BPW di Bali hanya HPI dan Asita. Selain itu, Disparda Bali wajib melibatkan Asita dan HPI dalam kegiatan sweeping menindak pramuwisata ilegal di Bali. Sangat disayangkan jika Disparda Bali tidak melibatkan HPI dalam kegiatan sweeping pramuwisata ilegal di Bali.

Program tersebut dijabarkan dalam green culture atau budaya hijau. Artinya, mengajak seluruh masyarakat Bali untuk sadar akan pentingnya Bali yang hijau dan bersih. Diharapkan seperti Bali pada tahun 2011 bebas sampah plastik. Sementara itu, diharapakan supaya petani di Bali untuk lebih banyak menggunakan pupuk organik dan mengurangi penggunaan pestisida. Hal itu sudah dicoba dengan menerapkan kebijakan tersebut di Buleleng dan hasilnya cukup bagus.

Sementara untuk menjaga kualitas air, Gubernur Bali bersama pihaknya mengantisipasi dengan menaikkan pajak air bawah tanah sampai 1.000 persen. Tingginya kenaikan pajak ABT supaya masyarakat yang menggunakan ABT tidak seenaknya.