Setiap usaha di sektor pariwisata perlu didukung standar tarif. Seperti di BPW, banyak BPW nakal yang memainkan tarif untuk meraup orderan. Praktik banting tarif ini dilakukan karena pengaruh persaingan yang tidak sehat. Praktik banting tarif sebenarnya merupakan langkah bunuh diri. BPW yang memberikan tarif murah, mereka akan merasakan kerugian. Hotel menaikkan tarif kamar sewajarnya BPW melakukan penyesuaian tarif dan bukan banting tarif. Praktik banting tarif ini umum dilakukan BPW yang tidak mengantongi izin. BPW ilegal melakukan banting tarif mungkin ingin memenangkan persaingan. Ini tentunya merugikan BPW yang selama ini telah mengantongi izin.

Untuk mengatasi permainan tarif tersebut diperlukan campur tangan pemerintah. Pemerintah di antaranya bisa saja melakukan penyeragaman tarif BPW dalam rangkaian standardisasi tarif pariwisata. Selain itu, pemerintah dalam penetapan tarif standar ini mesti berdasarkan hitungan ekonomi. Bisnis BPW tentunya memperhitungkan persentase keuntungan, pajak dan biaya operasional lainnya. Penetapan standar tarif ini perlu dipastikan tidak membuat BPW merugi melainkan bisa menjamin keberlangsungan usaha BPW.

Selain itu, perlu adanya payung hukum untuk menangani pelaku pariwisata khususnya BPW nakal yang melakukan banting tarif. Sementara itu, kawasan pariwisata di luar Bali belum ada yang menerapkan standardisasi tarif pariwisata. Bila disetujui, Bali yang mengawali penerapan perda standardisasi tarif pariwisata tersebut. Penerapan tarif standar BPW dari pemerintah ini perlu mendapatkan kontrol dari Asita.

Sementara itu, BPW kebanyakan sibuk dengan kegiatan usaha BPW tidak mungkin mengurusi upaya penyeragaman tarif. Melalui standardisasi penerapan tarif pariwisata yang ditetapkan pemerintah akan memudahkan BPW dalam berbisnis.

Saat ini memang tidak seberapa ramainya dibanding dengan jika musim libur. Kendati demikian, rata-rata 500 orang wisatawan per hari pasti menikmati jinaknya kera-kera di objek ini. Kunjungan wisatawan di Monkey Forest nyaris tidak pernah sepi. Hanya saja, jumlahnya yang berfluktuasi sesuai dengan kondisi hari libur atau hari raya besar lainnya. Mengingat, selama ini Monkey Forest tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, tetapi juga wisatawan domestik yang berasal dari seluruh kota besar yang ada di luar Bali yang sedang berlibur di daerah ini. Makanya, jika hari libur besar, jumlah pengunjung pasti membludak. Di bulan Desember karena hari Natal dan Tahun Baru, diyakini wisatawan mancanegara maupun domestik akan ramai mengunjungi Monkey Forest.

Berkat jinaknya kera-kera, wisatawan sangat menyukai objek ini. Adapun wisatawan yang mengunjungi objek wisata ini adalah wisatawan asal negara Asia seperti Cina, Hongkong, Taiwan dan lainnya cukup ramai mengunjungi Ubud. Para wisatawan ini sebelum mengunjungi Pasar Ubud, diawali dengan mengunjungi Monkey Forest. Dari informasi, jumlah kera yang ada di kawasan hutan yang luasnya sekitar 2 hektar tersebut, kini terus semakin bertambah. Dari jumlah kera yang ada itu, dikategorikan tidak nakal, yang membuat wisatawan bisa mencengkerama dengan kera sambil memberi makan pisang. Karena dikelola oleh desa pakraman, hutan yang ada di kawasan tersebut masih asri dengan berbagai pohon langkanya.

Total pramuwisata berlisensi yang tercatat di HPI Bali mencapai 8.000 orang, sementara yang aktif hanya berkisar 5.000 orang. Pramuwisata yang aktif ini sangat mengeluhkan keberadaan pramuwisata ilegal yang saat ini masih banyak beroperasi di Bali. Pramuwisata ilegal ini kerapkali ditemui pramuwisata HPI yang aktif mengantar tour wisatawan. Pramuwisata ilegal yang banyak ditemui mengantar wisatawan ini lebih banyak pramuwisata dengan bahasa Mandarin atau bahasa Korea.

HPI sangat menyesalkan Biro Perjalanan Wisata (BPW) pasar Cina dan BPW pasar Korea di Bali yang masih menggunakan pramuwisata ilegal. HPI meminta Pemerintah Propinsi Bali melalui Dinas Pariwisata (Disparda) Bali untuk melakukan upaya-upaya penertiban terhadap guide ilegal di Bali tersebut. Keberadaan pramuwisata ilegal ini menimbulkan kesenjangan sosial antara pramuwisata yang selama ini sudah mengantongi izin resmi. Di satu sisi banyak pramuwisata yang berlisensi yang tidak mengantar wisatawan, di sisi lain pramuwisata ilegal ini dengan sangat nyaman melakukan aksinya mengantar tour wisatawan. Ini menunjukkan kurangnya kontrol pemerintah terhadap pramuwisata ilegal yang mengantar tour wisatawan di Bali.

Sementara itu, diprediksi BPW pasar Korea dan BPW Pasar Cina di Bali ini menggunakna pramuwisata ilegal untuk memudahkan mengantur pramuwisata tersebut. Ini termasuk kemungkinan munculnya kembali praktek jual-beli kepala (JBK). HPI sudah sering menerima laporan dari anggota terkait maraknya praktek pramuwisata ilegal. Ini mungkin bagian trik dari BPW nakal di Bali untuk menjual Bali secara murah melalui praktik JBK.

HPI minta kepada Disparda Bali, melibatkan perwakilan dari Asita dan HPI dalam kegiatan penertiban pramuwisata ilegal di Bali. Yang mengetahui keberadaan pramuwisata ilegal dan pramuwisata ilegal digunakan BPW di Bali hanya HPI dan Asita. Selain itu, Disparda Bali wajib melibatkan Asita dan HPI dalam kegiatan sweeping menindak pramuwisata ilegal di Bali. Sangat disayangkan jika Disparda Bali tidak melibatkan HPI dalam kegiatan sweeping pramuwisata ilegal di Bali.

Program tersebut dijabarkan dalam green culture atau budaya hijau. Artinya, mengajak seluruh masyarakat Bali untuk sadar akan pentingnya Bali yang hijau dan bersih. Diharapkan seperti Bali pada tahun 2011 bebas sampah plastik. Sementara itu, diharapakan supaya petani di Bali untuk lebih banyak menggunakan pupuk organik dan mengurangi penggunaan pestisida. Hal itu sudah dicoba dengan menerapkan kebijakan tersebut di Buleleng dan hasilnya cukup bagus.

Sementara untuk menjaga kualitas air, Gubernur Bali bersama pihaknya mengantisipasi dengan menaikkan pajak air bawah tanah sampai 1.000 persen. Tingginya kenaikan pajak ABT supaya masyarakat yang menggunakan ABT tidak seenaknya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan jumlah kunjungan wisdom tersebut, kini sejumlah pengusaha telah melakukan berbagai persiapan mulai perbaikan penataan usaha, hingga mencari tenaga tambahan. Persiapan dilakukan sama dengan tahun sebelumnya, mulai dari merancang menu baru hingga mempersiapkan tenaga kerja.

Saat ini Kintamani masih tetap menjadi salah satu objek wisata favorit yang ada di Bali. Jumlah wisdom ke Kintamani akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya jika dikaitkan dengan libur Idul Fitri mendatang.

Kawasan sentra pariwisata mulai dari Tuban, Kuta termasuk Ubud sudah dihadapkan masalah kemacetan. Kemacetan ini akan sangat tampak terutama saat masa high season kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali dan ramainya kunjungan wisatawan domestik (wisdom) ke Bali. Untuk mengatasi masalah kemacetan tersebut, perlu disediakan jalan alternatif seperti jalan layang. Rencana pembuatan jalan layang ini, jangan dalam tahap wacana. Jalan layang ini mesti dibuat pada titik kemacetan, sehingga bisa menjadi jalan alternatif. Selain itu, pro dan kontra pembuatan jalan alternatif ini mesti ditekan. Jika bisa direalisasikan, jalan layang tersebut cukup membantu memecahkan masalah kemacetan lalu lintas yang terjadi di Bali.

Jika kemacetan ini tak ditangani secara cepat, 5 tahun ke depan pemandangan kemacetan lalu lintas di Bali akan makin meluas. Bali akan dipenuhi dengan pemandangan kemacetan lalu lintas. Masalah kemacetan ini, akan benar-benar berdampak pada sektor pariwisata Bali. Pemerintah mesti secepatnya mencari solusi untuk memecahkan masalah kemacetan lalu lintas di Bali. Selain itu, masalah kemacetan lalu lintas di Bali akan sangat berdampak pada animo kedatangan wisatawan ke Bali. Suasana macet tersebut akan mengganggu transportasi wisatawan di Bali terutama dalam kegiatan tour.

Wisatawan tentunya sangat membutuhkan transportasi yang nyaman selama berlibur di Bali. Ketika menghadapi situasi lalu lintas yang macet, sulit bagi mereka untuk merasakan suasana nyaman. Waktu tour wisatawan bisa habis selama dalam perjalanan akibat sering terjebak dalam kemacetan lalu lintas.

Selain itu juga, masalah kemacetan ini bisa menjadi ancaman keberlangsungan sektor pariwisata Bali. Wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali, bisa beralih ke kawasan pariwisata lain di Indonesia maupun di luar negeri jika Pemprop Bali tidak bisa memecahkan masalah kemacetan.

Dalam hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah duduk bersama dengan semua komponen terkait yang bisa membantu memecahkan masalah kemacetan di Bali. Dalam pertemuan tersebut diharapkan bisa solusi terbaik untuk memecahkan masalah kemacetan yang terjadi di kawasan pariwisata Bali. Solusi dari pertemuan tersebut diharapkan bisa digunakan untuk memecahkan masalah kemacetan di Bali, sehingga masalah tersebut tidak lagi menjadi momok bagi pariwisata Bali ke depan.

Sementar itu, pengusaha angkutan pariwisata di Bali sejak lama berupaya membangun citra positif bagi armada angkutan pariwisata. Sayangnya, dengan adanya kisruh taksi yang terjadi belum lama ini di Bali secara tidak langsung berdampak pada penurunan citra angkutan pariwisata di Bali.

Wisatawan Australia paling tidak akan memperhatikan peringatan dari negaranya untuk berhati-hati ketika berlibur di Bali. Setelah kisruh taksi tersebut, mereka cukup berhati-hati menggunakan armada angkutan pariwisata di Bali. Wisatawan Australia akan meragukan keamanan dan kenyamanan angkutan pariwisata di Bali.

Memang belum ada laporan dari anggota Pawiba terkait penurunan pemanfaatan armada angkutan pariwisata akibat dampak travel advisory Australia. Kisruh taksi di Bali di antaranya mengorbankan citra angkutan pariwisata di Bali. Bali Tourism Board (BTB) telah mengkoordinasikan pengusaha armada angkutan bus pariwisata dan angkutan sewa yang berada di Pawiba untuk melakukan langkah perbaikan. Ini menyangkut adanya dampak dari kisruh taksi termasuk laporan adanya armada angkutan pariwisata liar berulah merugikan wisatawan di Bali.

Sementara itu, travel advisory dari pemerintah Australia memang cukup menjadi perhatian pengusaha angkutan pariwisata di Bali. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa mewajibkan semua angkutan umum yang mengangkut wisatawan baik bus pariwisata, kendaraan sewa maupun taksi wajib mengantongi izin. Jika kendaraan angkutan pariwisata tersebut banyak yang liar sulit untuk ditertibkan. Ini dikarenakan, kendaraan pariwisata liar tidak masuk dalam asosiasi resmi di Bali seperti Pawiba.

Pertumbuhan angkutan pariwisata sangat pesat. Banyak kendaraan angkutan liar ini sehingga sangat sulit untuk ditertibkan. Ini tentunya pemerintah mesti segera menata angkutan pariwisata liar di Bali. Setelah mengantongi izin, angkutan bus pariwisata dan angkutan sewa tersebut bisa masuk menjadi anggota Pawiba.

Dalam beberapa tahun ini, wisatawan yang berlibur ke Bali lebih banyak rombongan kecil/keluarga sehingga lebih banyak menggunakan kendaraan sewa di bawah 9 kursi. Data kendaraan sewa di Bali yang tercatat di Pawiba sebanyak 2.500 unit.

Selain itu, kisruh taksi yang memunculkan travel advisory Australia ini berdampak pada angkutan pariwisata di Bali. Kisruh taksi ini terjadi di Bali sehingga berdampak pada citra armada angkutan pariwisata di Bali. Jika kisruh taksi yang terkesan anarkis terulang kembali dan ada wisatawan menjadi korban, dipastikan akan sangat berdampak pada kunjungan wisatawan ke Bali.

Peningkatan yang cukup signifikan itu, menjadikan Singapura menempati posisi kedelapan dari sepuluh negara terbanyak memasok wisman ke Bali yang sebelumnya negara itu tidak diperhitungkan. Masyarakat Singapura yang menikmati panorama alam serta keunikan seni budaya Bali seluruhnya lewat Bandara Ngurah Rai, dengan menumpang pesawat yang terbang langsung dari negaranya, tidak seorang pun yang tercatat lewat pelabuhan laut dengan menumpang kapal pesiar.

Negara pulau itu mampu memberikan kontribusi sebesar 3,52 persen dari total wisman berkunjung ke Pulau Dewata sebanyak 1,18 juta orang selama semester pertama 2010, meningkat 10,23 persen dibanding semester yang sama 2009. Singapura menempati urutan ke delapan negara terbanyak memasok wisman ke Bali setelah Australia, Jepang, Cina, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan dan Prancis. Sementara Inggris dan Belanda posisinya berada di bawah Singapura.

Dari sepuluh negara terbanyak memasok wisman ke Bali, enam negara di antaranya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan empat negara mengalami penurunan. Keenam negara yang masyarakatnya makin banyak berwisata ke Bali selain Singapura juga Australia sebesar 53,89 persen dari 180.686 orang pada semester pertama 2009 menjadi 278.049 orang pada semester pertama 2010.

Selain itu, juga Cina meningkat 0,33 persen dari 97.930 orang menjadi 98.257 orang, menyusul Taiwan 13,10 persen dari 57.994 orang menjadi 65.589 orang, Belanda sebesar 40,53 persen dari 25.676 orang menjadi 36.082 orang dan Inggris 2,19 persen dari 37.701 orang menjadi 38.526 orang. Sementara empat negara lainnya yang mengalami penurunan meliputi Jepang sebesar 22,29 persen dari 154.071 orang pada semester pertama 2009 menjadi hanya 119.772 orang pada semester yang sama 2010.

Demikian juga Malaysia turun 6,23 persen dari 73.853 orang menjadi 69.251 orang, Korea Selatan 5,81 persen dari 63.045 orang menjadi 59.384 orang dan Prancis 7,67 persen dari 45.716 orang menjadi 42.2 11 orang.