Bali Sewa Mobil Blog Bali

Archive for August, 2010

Kawasan pariwisata Bali mulai dari Tuban, Kuta termasuk kawasan pariwisata lain di Bali sudah dihadapkan dengan masalah kemacetan, jika tidak ditangani secara cepat oleh pemerintah, kemacetan lalu lintas akan berdampak buruk bagi pariwisata Bali.

Kawasan sentra pariwisata mulai dari Tuban, Kuta termasuk Ubud sudah dihadapkan masalah kemacetan. Kemacetan ini akan sangat tampak terutama saat masa high season kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali dan ramainya kunjungan wisatawan domestik (wisdom) ke Bali. Untuk mengatasi masalah kemacetan tersebut, perlu disediakan jalan alternatif seperti jalan layang. Rencana pembuatan jalan layang ini, jangan dalam tahap wacana. Jalan layang ini mesti dibuat pada titik kemacetan, sehingga bisa menjadi jalan alternatif. Selain itu, pro dan kontra pembuatan jalan alternatif ini mesti ditekan. Jika bisa direalisasikan, jalan layang tersebut cukup membantu memecahkan masalah kemacetan lalu lintas yang terjadi di Bali.

Jika kemacetan ini tak ditangani secara cepat, 5 tahun ke depan pemandangan kemacetan lalu lintas di Bali akan makin meluas. Bali akan dipenuhi dengan pemandangan kemacetan lalu lintas. Masalah kemacetan ini, akan benar-benar berdampak pada sektor pariwisata Bali. Pemerintah mesti secepatnya mencari solusi untuk memecahkan masalah kemacetan lalu lintas di Bali. Selain itu, masalah kemacetan lalu lintas di Bali akan sangat berdampak pada animo kedatangan wisatawan ke Bali. Suasana macet tersebut akan mengganggu transportasi wisatawan di Bali terutama dalam kegiatan tour.

Wisatawan tentunya sangat membutuhkan transportasi yang nyaman selama berlibur di Bali. Ketika menghadapi situasi lalu lintas yang macet, sulit bagi mereka untuk merasakan suasana nyaman. Waktu tour wisatawan bisa habis selama dalam perjalanan akibat sering terjebak dalam kemacetan lalu lintas.

Selain itu juga, masalah kemacetan ini bisa menjadi ancaman keberlangsungan sektor pariwisata Bali. Wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali, bisa beralih ke kawasan pariwisata lain di Indonesia maupun di luar negeri jika Pemprop Bali tidak bisa memecahkan masalah kemacetan.

Dalam hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah duduk bersama dengan semua komponen terkait yang bisa membantu memecahkan masalah kemacetan di Bali. Dalam pertemuan tersebut diharapkan bisa solusi terbaik untuk memecahkan masalah kemacetan yang terjadi di kawasan pariwisata Bali. Solusi dari pertemuan tersebut diharapkan bisa digunakan untuk memecahkan masalah kemacetan di Bali, sehingga masalah tersebut tidak lagi menjadi momok bagi pariwisata Bali ke depan.

Tindakan pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan mengeluarkan peringatan perjalanan (travel advisory) akibat kisruh taksi di Bali, berdampak pada penurunan citra angkutan pariwisata di Bali. Warga Australia secara tidak langsung akan meragukan kenyamanan armada angkutan pariwisata di Bali akibat kisruh taksi tersebut.

Sementar itu, pengusaha angkutan pariwisata di Bali sejak lama berupaya membangun citra positif bagi armada angkutan pariwisata. Sayangnya, dengan adanya kisruh taksi yang terjadi belum lama ini di Bali secara tidak langsung berdampak pada penurunan citra angkutan pariwisata di Bali.

Wisatawan Australia paling tidak akan memperhatikan peringatan dari negaranya untuk berhati-hati ketika berlibur di Bali. Setelah kisruh taksi tersebut, mereka cukup berhati-hati menggunakan armada angkutan pariwisata di Bali. Wisatawan Australia akan meragukan keamanan dan kenyamanan angkutan pariwisata di Bali.

Memang belum ada laporan dari anggota Pawiba terkait penurunan pemanfaatan armada angkutan pariwisata akibat dampak travel advisory Australia. Kisruh taksi di Bali di antaranya mengorbankan citra angkutan pariwisata di Bali. Bali Tourism Board (BTB) telah mengkoordinasikan pengusaha armada angkutan bus pariwisata dan angkutan sewa yang berada di Pawiba untuk melakukan langkah perbaikan. Ini menyangkut adanya dampak dari kisruh taksi termasuk laporan adanya armada angkutan pariwisata liar berulah merugikan wisatawan di Bali.

Sementara itu, travel advisory dari pemerintah Australia memang cukup menjadi perhatian pengusaha angkutan pariwisata di Bali. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa mewajibkan semua angkutan umum yang mengangkut wisatawan baik bus pariwisata, kendaraan sewa maupun taksi wajib mengantongi izin. Jika kendaraan angkutan pariwisata tersebut banyak yang liar sulit untuk ditertibkan. Ini dikarenakan, kendaraan pariwisata liar tidak masuk dalam asosiasi resmi di Bali seperti Pawiba.

Pertumbuhan angkutan pariwisata sangat pesat. Banyak kendaraan angkutan liar ini sehingga sangat sulit untuk ditertibkan. Ini tentunya pemerintah mesti segera menata angkutan pariwisata liar di Bali. Setelah mengantongi izin, angkutan bus pariwisata dan angkutan sewa tersebut bisa masuk menjadi anggota Pawiba.

Dalam beberapa tahun ini, wisatawan yang berlibur ke Bali lebih banyak rombongan kecil/keluarga sehingga lebih banyak menggunakan kendaraan sewa di bawah 9 kursi. Data kendaraan sewa di Bali yang tercatat di Pawiba sebanyak 2.500 unit.

Selain itu, kisruh taksi yang memunculkan travel advisory Australia ini berdampak pada angkutan pariwisata di Bali. Kisruh taksi ini terjadi di Bali sehingga berdampak pada citra armada angkutan pariwisata di Bali. Jika kisruh taksi yang terkesan anarkis terulang kembali dan ada wisatawan menjadi korban, dipastikan akan sangat berdampak pada kunjungan wisatawan ke Bali.

Wisatawan asal Singapura berliburan ke Bali meningkat sebesar 55,36 persen dari 26.702 orang selama semester pertama 2009 menjadi 41.483 orang pada semester yang sama tahun 2010.

Peningkatan yang cukup signifikan itu, menjadikan Singapura menempati posisi kedelapan dari sepuluh negara terbanyak memasok wisman ke Bali yang sebelumnya negara itu tidak diperhitungkan. Masyarakat Singapura yang menikmati panorama alam serta keunikan seni budaya Bali seluruhnya lewat Bandara Ngurah Rai, dengan menumpang pesawat yang terbang langsung dari negaranya, tidak seorang pun yang tercatat lewat pelabuhan laut dengan menumpang kapal pesiar.

Negara pulau itu mampu memberikan kontribusi sebesar 3,52 persen dari total wisman berkunjung ke Pulau Dewata sebanyak 1,18 juta orang selama semester pertama 2010, meningkat 10,23 persen dibanding semester yang sama 2009. Singapura menempati urutan ke delapan negara terbanyak memasok wisman ke Bali setelah Australia, Jepang, Cina, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan dan Prancis. Sementara Inggris dan Belanda posisinya berada di bawah Singapura.

Dari sepuluh negara terbanyak memasok wisman ke Bali, enam negara di antaranya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan empat negara mengalami penurunan. Keenam negara yang masyarakatnya makin banyak berwisata ke Bali selain Singapura juga Australia sebesar 53,89 persen dari 180.686 orang pada semester pertama 2009 menjadi 278.049 orang pada semester pertama 2010.

Selain itu, juga Cina meningkat 0,33 persen dari 97.930 orang menjadi 98.257 orang, menyusul Taiwan 13,10 persen dari 57.994 orang menjadi 65.589 orang, Belanda sebesar 40,53 persen dari 25.676 orang menjadi 36.082 orang dan Inggris 2,19 persen dari 37.701 orang menjadi 38.526 orang. Sementara empat negara lainnya yang mengalami penurunan meliputi Jepang sebesar 22,29 persen dari 154.071 orang pada semester pertama 2009 menjadi hanya 119.772 orang pada semester yang sama 2010.

Demikian juga Malaysia turun 6,23 persen dari 73.853 orang menjadi 69.251 orang, Korea Selatan 5,81 persen dari 63.045 orang menjadi 59.384 orang dan Prancis 7,67 persen dari 45.716 orang menjadi 42.2 11 orang.

Pemprop Bali akan menindak tegas keberadaan pramuwisata liar berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 1/ 2010 tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata (UJPW). Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, ke depan seluruh biro perjalanan wisata (BPW) yang ada harus menggunakan pramuwisata berlisensi.

Pramuwisata yang telah berlisensi, telah teruji kemampuannya untuk dapat memberikan penjelasan yaang benar terkait pariwisata Bali yang berbasis budaya. Keberadaan pramuwisata liar yang cenderung tanpa mempedulikan masalah lisensi ditakutkan akan dapat menodai pariwisata Bali, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan wisata ke depannya.

Sementara itu, sering sekali mendapat pengaduan dari wisatawan terkait penjelasan yang diberikan oleh oknum pramuwisata liar yang memberikan penjelasan menyimpang dari arti yang sebenarnya. Untuk itu, dengan diberlakukannya perda itu, Pemprop Bali akan menindak tegas keberadaan pramuwisata tidak berlisensi yang diindikasikan banyak beroperasi di Bali. Sementara itu, adanya pramuwisata tak berlisensi kemungkinan karena keterbatasan masalah bahasa, banyak di lapangan ditemukan adanya keberadaan pramuwisata Mandarin yang cenderung tidak berlisensi.

Dengan demikian, diharapkan dengan adanya perda tersebut ke depan masalah pramuwisata liar dapat ditindak tegas, sehingga Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia dapat terus dipertahankan. Pemrop Bali dan Asita berharap, ke depan Bali dapat dibersihkan dari usaha-usaha yang tidak beretika agar dapat memberikan layanan terbaik bagi wisatawan.

Pengembangan pariwisata di Bali memasuki tahun 2010 ini, bisa kembali mengikuti teknik pengembangan pariwisata di era tahun 1970-an. Ketua DPP Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) mengatakan, pengembangan pariwisata Bali saat ini mesti lebih banyak memberdayakan masyarakat lokal, salah satunya dengan pengembangan desa wisata.

Sementara itu, lahan pertanian di Bali yang tersisa hanya sekitar 14 persen. Pemerintah mesti mengarahkan masyarakat pedesaan untuk ikut mengembangkan sektor pariwisata. Lahan pertanian tidak lagi dialihfungsikan untuk akomodasi maupun perumahan. Dengan melihat pembangunan pariwisata tahun 1970-an penduduk bisa memberdayakan rumahnya dalam bentuk home stay kepada wisatawan melalui desa wisata. Dengan menawarkan rumahnya untuk tempat penginapan, masyarakat bisa ikut berinteraksi dengan wisatawan.

Selain itu, untuk tren ke depan wisatawan yang berlibur ke Bali akan mencari kawasan desa wisata. Salah satu contohnya, wisatawan dari kawasan Eropa Timur dan Eropa Utara akan memilih menikmati desa wisata di Bali. Mereka jenuh tinggal di hotel berbintang. Wisatawan Eropa ini tentunya ingin melihat kehidupan nyata masyarakat di pedesaan. Mereka ingin tinggal dengan penduduk melalui home stay yang ditawarkan masyarakat pedesaan. Hanya saja, masyarakat di pedesaan harus bisa cepat berinteraksi dengan wisatawan yang ingin berkunjung ke wilayah desa di Bali.

Kendala pengembangan desa wisata selama ini adalah terbatasnya masyarakat pedesaan yang bisa memberikan pelayanan kepada wisatawan. SDM di desa mesti dilatih dalam pengusahaan bahasa asing termasuk keahlian di bidang pariwisata seperti memasak menu-menu masakan yang dibutuhkan wisatawan.

Jika 3 juta wisatawan yang berkunjung ke Bali bisa mengunjungi desa wisata akan menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan di Bali. Pengembangan desa wisata ini juga bisa melibatkan seluruh komponen di desa adat.

Salah satunya, kegiatan meeting wisatawan bisa menggunakan balai banjar yang letaknya berdekatan dengan areal pertanian. Wisatawan tidak mesti disuguhkan dengan ruangan meeting yang megah di hotel yang ber-AC. Mereka bisa ditawarkan ruang meeting balai banjar dengan udara persawahan yang sejuk. Ini tentunya bisa menekan penggunaan listrik sejalan dengan kenaikan TDL.

Sementara itu, perlu adanya upaya dari pelaku pariwisata di Bali untuk mengalihkan perhatian wisatawan untuk mengunjungi desa wisata. Dengan mengunjungi desa wisata, wisatawan bisa menikmati suasana baru di Bali. Pemerintah pusat melalui Kementerian Budpar juga sudah mengagendakan pengembangan desa wisata di Indonesia. Ini bisa ditindaklanjuti Pemprop Bali untuk pengembangan desa wisata di Bali.

Selain mendorong pengembangan desa wisata, Pemprop Bali perlu memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada SDM yang ada di kawasan pedesaan. Mereka juga merupakan bagian pelaku pariwisata. Ini juga upaya mengarahkan masyarakat bisa merasakan hasil pengembangan sektor pariwisata di Bali.

Selain itu, pemberdayaan desa wisata untuk menekan pengurangan lahan produktif di Bali. Masyarakat tidak perlu menjual lahan pertanian kepada investor untuk dibangun sarana akomodasi. Melainkan mereka juga bisa memanfaatkan rumahnya untuk dijadikan home stay untuk menginap bagi wisatawan.

Dengan mencontoh Malaysia sudah banyak penduduk memfungsikan rumahnya sebagai home stay untuk tempat menginap bagi wisatawan yang berlibur ke Malaysia.